1. Sara Duterte yang Dimakzulkan: Berawal dari Pernyataan Kontroversial

Dalam sebuah langkah yang mengguncang panggung politik Filipina, DPR negara tersebut baru-baru ini mengambil keputusan berani untuk memakzulkan Sara Duterte, yang tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui rangkaian proses politik yang rumit, termasuk penyelidikan mendalam dan perdebatan sengit.

Pada 11 Desember 2024, DPR mengumumkan penerimaan dua tuntutan pemakzulan, di mana tuduhan pertama mencuat akibat pernyataan kontroversial Sara yang mengklaim telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika dirinya terbunuh.

Selain itu, penyelidikan mengungkap dugaan penyalahgunaan dana sebesar 612,5 juta peso (setara Rp172,3 miliar) serta keterlibatan dalam praktik suap dan korupsi semasa menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Tak hanya itu, masa lalunya sebagai Wali Kota Davao juga dipertanyakan terkait dugaan pembunuhan di luar hukum dan kegagalannya melaporkan asal-usul kekayaannya.

Dengan dukungan melebihi sepertiga anggota DPR, Ketua DPR Martin Romualdez mengetuk palu, memulai perjalanan pemakzulan ini ke Senat Filipina, yang kini akan menentukan nasib politik Sara Duterte—apakah ia akan dicopot dari jabatannya dan dilarang memegang posisi publik seumur hidup.

2. Ancaman Pembunuhan hingga Korupsi yang Memicu Reaksi Khalayak Filipina

Sejak resmi menjabat sebagai Wakil Presiden Filipina pada 2022, Sara Duterte tak henti-hentinya menjadi sorotan publik akibat serangkaian kontroversi yang mengguncang dunia politik negeri itu. Salah satu yang paling mencolok adalah perseteruannya dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang berujung pada perpecahan dalam koalisi pemerintahan.

Ketegangan semakin memuncak setelah Sara mengundurkan diri dari kursi Menteri Pendidikan pada Juni 2024, di tengah isu penggunaan dana intelijen yang mencengangkan, diduga dihabiskan dalam waktu singkat tanpa kejelasan laporan. Selain tuduhan korupsi, sikapnya yang menantang kebijakan Marcos Jr. membuatnya semakin terlibat dalam konflik, termasuk memboikot acara resmi dan memimpin demonstrasi menuntut pengunduran diri sang presiden.

Di balik semua itu, tuduhan keterlibatannya dalam pembunuhan di luar hukum saat menjabat sebagai Wali Kota Davao menambah daftar panjang kontroversi yang mencoreng reputasinya, mengingat kebijakan keamanan yang diterapkannya mirip dengan "perang terhadap narkoba" yang diluncurkan oleh ayahnya, Rodrigo Duterte. Ketegangan politik pun semakin tajam, membuat posisi Sara sebagai Wakil Presiden semakin dipertanyakan.

3. Gaya Politik Sara Duterte: Keras, Konfrontatif, dan Penuh Strategi

Sara Duterte, politisi yang lahir dari keluarga berpengaruh, telah menciptakan citra sebagai pemimpin yang tegas dan berani, sering kali dibandingkan dengan ayahnya, Rodrigo Duterte, yang terkenal dengan pendekatan tanpa kompromi terhadap kejahatan. Selama masa jabatannya sebagai Wali Kota Davao, ia memperkenalkan program inovatif bernama Peace911, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan dialog untuk mengurangi kriminalitas.

Namun, saat berkiprah di panggung nasional sebagai Wakil Presiden, Sara memilih untuk mengambil jalur yang lebih konfrontatif, sering berselisih dengan Presiden Marcos Jr. dan berusaha membangun kekuatan politiknya sendiri. Gaya kepemimpinannya ini mendapat dukungan dari penggemar setia, tetapi juga menciptakan banyak musuh politik yang kini mengarah pada upaya pemakzulan yang dihadapinya.

"Memang sebaiknya ada perkara pemakzulan seperti ini sehingga kami bisa menjawab secara layak apapun yang dituduhkan mereka," ungkapnya, menegaskan keyakinannya pada proses hukum yang jelas, dikutip dari ANTARA.

4. Profil Sara Duterte: Latar Belakang dan Perjalanan Politik

Sara Zimmerman Duterte, yang lahir pada 31 Mei 1978 di Davao City, Filipina, adalah sosok menarik yang tidak hanya dikenal sebagai putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, tetapi juga karena perjalanan hidupnya yang penuh liku. Meskipun awalnya bercita-cita menjadi dokter anak, kegagalan di tahun pertama sekolah kedokteran membawanya beralih ke jurusan Terapi Pernapasan, sebelum akhirnya menekuni hukum di San Beda College dan San Sebastian College-Recoletos di Manila.

Setelah sukses lulus ujian pengacara pada 2005 dan bekerja di Mahkamah Agung Filipina, Sara melangkah ke dunia politik dengan menjadi Wakil Wali Kota Davao City pada 2007. Ia kemudian mencetak sejarah sebagai wali kota perempuan pertama di kota tersebut dan menjabat selama dua periode. Puncak kariernya terjadi pada 2022 saat ia terpilih sebagai Wakil Presiden Filipina, meskipun hubungan politiknya dengan Presiden Marcos Jr. mengalami ketegangan yang semakin meningkat.

5. Kehidupan Pribadi Sara Duterte: Berlawanan dari Sifat Kerasnya

Di balik citra politiknya yang tegas, Sara Duterte adalah sosok yang menjaga privasinya dengan cermat. Ia adalah istri dari Manases Reyes Carpio, seorang pengacara, dan ibu dari tiga anak yang selalu berusaha menyeimbangkan tuntutan kariernya dengan peran sebagai orang tua.

Dalam kesibukannya, Sara menemukan pelarian melalui hobi seperti fotografi, berkebun, dan memasak, yang membantunya meredakan stres dan melawan stereotip keras yang melekat padanya. Tak hanya itu, ia juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan kemanusiaan, termasuk menjadi salah satu gubernur Palang Merah Filipina, menggambarkan sisi humanis yang jarang terlihat dari sosoknya di dunia politik.

6. People Also Ask

Mengapa Sara Duterte dimakzulkan?

Ia dimakzulkan karena tuduhan ancaman pembunuhan, korupsi, dan keterlibatan dalam aksi yang mengganggu stabilitas negara.

Apa hubungan Sara Duterte dengan Ferdinand Marcos Jr.?

Awalnya mereka adalah sekutu politik, tetapi kemudian hubungan mereka memburuk karena perbedaan kebijakan dan konflik internal.

Apa dampak pemakzulan Sara Duterte?

Jika Senat mengesahkan pemakzulan, ia akan dicopot dari jabatannya dan dilarang memegang posisi publik seumur hidup.

Siapa yang akan menggantikan Sara Duterte jika ia diberhentikan?

Pengganti akan ditentukan melalui mekanisme konstitusi Filipina, dengan Presiden Marcos Jr. memainkan peran utama dalam proses tersebut.