1. Apa Itu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Mengapa Diterapkan?

Opsen pajak kini menjadi solusi cerdas bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Dengan sistem baru ini, pungutan tambahan berupa persentase tertentu diambil langsung, menggantikan cara lama yang mengandalkan bagi hasil pajak PKB dan BBNKB dari provinsi.

Keunggulannya, pembagian pajak kini dilakukan secara otomatis melalui sistem split payment, yang mempercepat aliran dana ke daerah. Ini tidak hanya memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sebelumnya bergantung pada distribusi provinsi, tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Berbeda dengan sebelumnya, di mana pajak harus menunggu lama untuk disalurkan, opsen memastikan kabupaten/kota dapat menikmati hasil pajak secara real-time, sehingga mempercepat kemajuan daerah.

2. Perbandingan Tarif Pajak Sebelum dan Sesudah Opsen

Sebelum adanya kebijakan opsen, tarif pajak kendaraan bermotor diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, di mana pemilik kendaraan pertama dikenakan tarif PKB antara 1-2%, sementara kendaraan kedua dan seterusnya bisa dikenakan pajak progresif hingga 10%.

Namun, dengan hadirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, tarif pajak ini mengalami penyegaran, di mana tarif maksimal PKB untuk kendaraan pertama kini hanya 1,2% dan 6% untuk kendaraan berikutnya.

Tak hanya itu, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga dipangkas menjadi 12% dari sebelumnya yang mencapai 20%.

Penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi penambahan opsen, yang dapat mencapai 66% dari pokok pajak kendaraan bermotor, sehingga total pajak kendaraan kini menjadi kombinasi menarik antara tarif induk PKB dan opsen yang ditetapkan.

3. Contoh Perhitungan Pajak Sebelum dan Sesudah Opsen

Mari kita telusuri dampak perubahan pajak dengan contoh menarik dari mobil Avanza tipe 1.3 E M/T yang memiliki Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebesar Rp 175 juta dan bobot 1.050.

Sebelum penerapan opsi baru, pajak kendaraan bermotor (PKB) dihitung dengan tarif 2%, menghasilkan total Rp 3.675.000. Namun, setelah opsi diterapkan dengan tarif baru 1,2% ditambah opsen 66%, pajak yang harus dibayar hanya Rp 3.660.300.

Dengan kata lain, meskipun ada perubahan, total pajak kendaraan ini justru lebih ringan dibandingkan sebelumnya, memberikan kabar baik bagi pemilik mobil.

4. Dampak Opsen Pajak Terhadap Penerimaan Daerah

Implementasi opsi pajak diharapkan menjadi angin segar bagi penerimaan daerah, terutama bagi kabupaten dan kota. Dengan adanya mekanisme split payment, pemerintah daerah kini dapat menikmati aliran pajak yang lebih cepat tanpa harus menunggu distribusi dari provinsi.

Kecepatan penerimaan ini membuka peluang bagi daerah untuk segera membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi pajak. Skema ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal pemungutan dan pengawasan pajak.

5. Apa Saja Manfaat Opsen Pajak Bagi Wajib Pajak dan Daerah?

Penerapan opsi pajak di daerah membawa angin segar bagi efisiensi pendapatan dan pembangunan yang lebih nyata. Dengan skema ini, pemerintah kabupaten/kota dapat langsung menerima pajak, memungkinkan dana tersebut segera dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, proses pembayaran yang dilakukan secara real-time meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi risiko keterlambatan dalam distribusi dana.

Tak hanya itu, aliran dana yang lebih cepat juga memberikan dorongan untuk meningkatkan layanan kepada wajib pajak, termasuk dalam hal pembayaran pajak kendaraan, sehingga semua dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

6. Apakah pajak kendaraan akan lebih mahal dengan adanya opsen?

Pemerintah telah menurunkan tarif pajak kendaraan induk untuk mengimbangi penambahan opsi tersebut. Dengan langkah ini, total pajak yang harus Anda bayar tetap sama, bahkan bisa jadi lebih ringan.

7. Kapan opsen pajak mulai berlaku?

Mulai 5 Januari 2025, dunia perpajakan akan memasuki babak baru dengan diberlakukannya opsen pajak, yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat dan bisnis berinteraksi dengan kewajiban pajak mereka.

8. Apa perbedaan opsen dengan sistem bagi hasil sebelumnya?

Opsen kini menghadirkan inovasi dalam penerimaan pajak dengan sistem split payment, yang memungkinkan pemerintah kabupaten/kota langsung menerima dana pajak tanpa harus melalui mekanisme distribusi periodik yang rumit.

9. Siapa yang menetapkan tarif opsen pajak di setiap daerah?

Tarif opsi pajak ditentukan melalui Peraturan Daerah (Perda), sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh setiap pemerintah daerah.