Presiden Korea Selatan Setuju Cabut Pernyataan Darurat Militer

Diterbitkan 04 Desember 2024 14:20 WIB

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol (credit: liputan6.com)

Kapanlagi.com - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, telah mengambil langkah berani dengan mencabut status darurat militer yang sebelumnya diterapkan pada 3 Desember 2024. Keputusan ini muncul setelah parlemen Korea Selatan sepakat untuk menolak kebijakan yang menuai banyak kontroversi tersebut. Meski sebelumnya pengumuman darurat militer ini memicu gelombang protes dari masyarakat dan partai oposisi, kabinet Yoon akhirnya menyetujui pencabutan tersebut.

Awalnya, Presiden Yoon memberlakukan darurat militer dengan alasan untuk melindungi negara dari ancaman eksternal, khususnya dari Korea Utara, serta untuk menangani ketegangan politik di dalam negeri. Namun, langkah ini segera mendapat penolakan keras, baik dari para demonstran yang turun ke jalan maupun dari partai oposisi, yang melihatnya sebagai upaya untuk meredam demokrasi dan mempertahankan kekuasaan pemerintah.

Kabar pencabutan darurat militer ini disambut dengan sorak-sorai ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul di luar gedung parlemen. Suasana penuh kegembiraan ini mencerminkan betapa dalamnya ketegangan yang melanda pemerintahan dan masyarakat Korea Selatan. Dengan keputusan ini, harapan akan kembalinya demokrasi dan kebebasan berpendapat semakin menguat.

1. Latar Belakang Keputusan Darurat Militer

Di awal Desember, Presiden Yoon mengeluarkan pernyataan darurat militer yang mengguncang panggung politik Korea Selatan, menuduh adanya "kekuatan komunis" yang mengancam stabilitas pemerintahan di tengah ketegangan memuncak antara Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa dan Partai Demokrat sebagai oposisi. Langkah kontroversial ini diambil setelah parlemen menolak rancangan anggaran vital yang dianggap Yoon penting untuk kelangsungan negara. Namun, keputusan ini langsung diserang oleh anggota parlemen oposisi yang menuduhnya berusaha memperburuk keadaan dan mengalihkan perhatian dari masalah internal pemerintah. Yoon pun tidak tinggal diam, melontarkan kritik tajam kepada oposisi yang dinilainya berupaya "melumpuhkan pemerintahan demi pemakzulan" dan melindungi pemimpin mereka dari hukum. Menanggapi serangan tersebut, kepala Partai Demokrat, Cho Kuk, bersumpah untuk terus berjuang sampai Yoon dihadapkan pada pemakzulan.

(Setelah 8 tahun menikah, Raisa dan Hamish Daud resmi cerai.)

2. Mengapa Keputusan Ini Mencuat ke Permukaan?

Ketegangan politik di Korea Selatan semakin memuncak ketika keputusan untuk menerapkan darurat militer diambil, berakar dari perdebatan sengit terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran. Oposisi, yang merasa terdesak, merespons dengan memangkas anggaran secara drastis, termasuk yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keamanan. Dalam pidatonya yang penuh emosi, Presiden Yoon menuduh oposisi sebagai "kekuatan anti-negara" yang berambisi menggulingkan pemerintah. Ia melihat darurat militer sebagai langkah krusial untuk menjaga stabilitas dan melindungi demokrasi dari ancaman. Namun, setelah gelombang protes besar-besaran dari rakyat dan kritik tajam dari parlemen, Yoon terpaksa membatalkan keputusan tersebut, dengan alasan telah mendapatkan dukungan dari kabinetnya.

3. Proses Pencabutan Darurat Militer

Keputusan untuk mencabut status darurat militer di bawah kepemimpinan Yoon Suk Yeol akhirnya bisa terwujud setelah mendapatkan lampu hijau dari kabinetnya, dengan Yoon berjanji untuk segera mengumumkan langkah tersebut setelah semua anggota kabinet memberikan dukungan. Namun, meski pengumuman tersebut telah disampaikan, ribuan pengunjuk rasa masih berbondong-bondong berkumpul di luar gedung parlemen, menuntut agar perubahan kebijakan ini benar-benar diimplementasikan. Di sisi lain, Partai Demokrat yang merupakan lawan politik utama, terus mendesak pemerintah Yoon untuk bertanggung jawab atas keputusan yang mereka anggap terlalu berisiko dan ekstrem.

4. Mengapa Presiden Yoon memutuskan untuk mencabut darurat militer?

Presiden Yoon akhirnya mengambil langkah berani dengan mencabut status darurat militer yang selama ini menuai kontroversi, setelah menerima desakan kuat dari parlemen dan masyarakat yang menolak kebijakan tersebut. Keputusan ini diambil setelah kabinetnya memberikan lampu hijau, menandai perubahan signifikan dalam arah kepemimpinan yang lebih responsif terhadap suara rakyat.

5. Apa yang dimaksud dengan darurat militer yang diterapkan oleh Yoon?

Dalam langkah berani yang diambil oleh Presiden Yoon, darurat militer diumumkan sebagai strategi untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar, terutama dari Korea Utara. Selain itu, keputusan ini juga ditujukan untuk meredakan ketegangan politik yang semakin memanas di dalam negeri, terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Anggaran yang menuai banyak perdebatan.

6. Apa dampak dari pencabutan darurat militer di Korea Selatan?

Pencabutan status darurat militer membawa angin segar dalam suasana politik yang tegang antara pemerintah dan oposisi. Langkah berani ini bukan hanya meredakan ketegangan, tetapi juga menjadi bukti bahwa suara rakyat dan parlemen memiliki kekuatan untuk mengguncang kebijakan pemerintah.

(Lama tak terdengar kabarnya, komedian senior Diding Boneng dilarikan ke Rumah Sakit.)

(kpl/ank)

Oleh

Andre Kurniawan Kristi

Artikel Lain dari Andre Kurniawan Kristi

Selengkapnya