Kapanlagi.com - Indonesia berhasil mencatatkan kemajuan fundamental dalam penurunan angka stunting, di tengah tantangan kesehatan yang terus berkembang. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%, dari 21,5% pada tahun 2023. Penurunan ini sedikit melewati target nasional 2024, yaitu 20,1%.

Peran Strategis Badan Gizi Nasional

Dalam konteks ini, Badan Gizi Nasional (BGN) tampil sebagai pemangku kebijakan yang aktif mendorong intervensi nyata. Melalui program-programnya, BGN tidak hanya berfokus pada intervensi gizi spesifik bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga pada intervensi sensitif yang meliputi aspek sanitasi, akses air bersih, edukasi pola makan, dan pemanfaatan pangan lokal.

Salah satu program unggulan BGN adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghadirkan makanan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Per Agustus 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan bahwa penerima manfaat MBG telah melampaui 15 juta orang. "Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta," ujar Dadan seusai pertemuan dengan Presiden di Istana Negara.

Dadan juga menegaskan bahwa kelompok paling terdampak perlu mendapat perhatian khusus. "Sekitar 60% anak-anak dari kalangan ini tidak punya akses yang baik terhadap makanan dengan gizi seimbang. Anak-anak mereka juga jarang minum susu karena tidak mampu beli susu. Mereka yang sekarang ada dalam kandungan tetapi 20 tahun kemudian di 2045 akan menjadi tenaga kerja produktif," katanya saat memaparkan urgensi MBG dan intervensi gizi secara menyeluruh.

Kolaborasi Lintas Pihak

Keberhasilan penurunan angka stunting menjadi sorotan banyak pihak karena efektivitas intervensi spesifik dan sensitif. Di survei SSGI 2024, selain angka stunting, indikator wasting juga menunjukkan penurunan menjadi 7,4%, meski catatan underweight sedikit meningkat. Data-data ini memberi gambaran bahwa situasi gizi balita tidak homogen di seluruh provinsi dan kabupaten, sehingga Kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi percepatan. BGN bekerja bersama Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan juga pemerintah daerah dalam penyediaan sarana sanitasi, distribusi pangan bergizi, hingga penyediaan alat ukur antropometri di Posyandu.

Di tingkat daerah, peran Pemda semakin penting. Kepala BGN menegaskan tiga fungsi Pemda dalam mendukung program MBG: pembangunan infrastruktur, rantai pasok pangan bergizi, dan penyaluran MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita secara bersama-sama.

"Saya kira itu yang saya sampaikan dan terutama kami ingin agar koordinasi dengan para kepala daerah bisa berjalan lebih intens, lebih sinergi, lebih harmoni dan bersama-sama menyukseskan program Makan Bergizi Gratis," ucap Dadan Hindayana.

Target Prevalensi Stunting di Angka 18,8% pada 2025

Meskipun tren penurunan sudah positif, target agresif pemerintah tetap menantang. Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan prevalensi stunting ke angka 18,8%. Untuk mencapai itu, diperlukan percepatan intervensi terutama di enam provinsi yang menyumbang sekitar 50% total kasus stunting yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten.

BGN menyadari bahwa data berbasis lokasi (kabupaten/kota), status sosial ekonomi, dan kelompok umur memainkan peran penting dalam merancang intervensi yang efektif. Pemantauan berbasis data kini menggunakan sistem yang lebih presisi, termasuk penggunaan data survei lokal dan pemetaan wilayah prioritas agar program seperti MBG dan intervensi spesifik dapat menyasar mereka yang paling membutuhkan.

Sebagai motor penggerak, BGN tidak hanya menjalankan program, tetapi juga memobilisasi mitra dan sumber daya dari lapisan masyarakat, organisasi keagamaan, swasta, hingga pemerintah desa. Dalam laporan terbaru, SPPG yang menjalankan MBG telah tersebar ke 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Dukungan kemitraan seperti TNI, Polri, BIN, organisasi keagamaan, asosiasi usaha katering, dan pelaku usaha lokal memperluas jangkauan dan kecepatan program.

Penurunan prevalensi stunting ke 19,8% adalah capaian menggembirakan, tetapi bukan titik akhir. Dengan peran kunci yang dimainkan oleh BGN sebagai motor pelaksanaan dan koordinasi, dikuatkan oleh data yang valid dan kolaborasi lintas instansi, target nasional menurunkan stunting ke angka 18,8% pada 2025 tetap mungkin dicapai. Motivasi besar pun ditempatkan pada upaya generasi mendatang agar menjadi bangsa yang sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.