Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut, Fraksi PAN DPR RI Apresiasi Keputusan Tegas Presiden Prabowo Subianto

Penulis: Wuri Anggarini

Diperbarui: Diterbitkan:

Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut, Fraksi PAN DPR RI Apresiasi Keputusan Tegas Presiden Prabowo Subianto Ketua Fraksi PAN DPR RI dan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan.

Kapanlagi.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mencabut 4 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Terkait hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan memberikan apresiasinya atas keputusan tegas Presiden. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah konkret dan cepat dalam merespons aspirasi publik dalam menjaga warisan lingkungan strategis bangsa.

"Presiden Prabowo telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan visioner dengan mencabut empat IUP yang berpotensi merusak salah satu kawasan paling kaya keanekaragaman hayati laut di dunia. Ini bukan hanya keputusan administratif, melainkan komitmen nyata menjaga ekosistem dan masa depan generasi mendatang" ujar Putri dalam pernyataan tertulis.

Dukung Penuh Langkah Presiden

Ketua Fraksi PAN DPR RI dan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan.

Dalam pernyataannya, Putri juga memberikan penegasan bahwa Fraksi PAN akan terus mendukung penuh langkah Presiden dan jajaran kabinet, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, yang sudah bergerak cepat dalam menyikapi desakan masyarakat, akademisi, dan aktivis lingkungan.

"Kita tidak bisa menukar kekayaan alam dengan keuntungan sesaat. Raja Ampat bukan hanya milik Papua, tapi milik dunia. Menjaganya adalah bentuk tanggung jawab konstitusional dan moral kita" lanjutnya.

Apresiasi juga diberikan Fraksi PAN atas peran serta masyarakat yang selalu konsisten dalam mengawal isu tersebut hingga menjadi perhatian nasional.

“Kebijakan ini selaras dengan semangat Fraksi PAN dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Kami akan terus mengawal agar tata kelola pertambangan di Indonesia lebih transparan, berkelanjutan, dan menghormati hak masyarakat adat.” tutup Putri.

(Festival Pestapora 2025 dipenuhi kontroversi, sederet band tiba-tiba memutuskan untuk CANCEL penampilannya.)

(kpl/wri)

Editor:

Wuri Anggarini

Rekomendasi
Trending